Sayembara Blog Balitbang PU 2013 Asik Sekali..™

Halo kawans.. ada berita menarik nih.. Tempat saya bekerja lagi mengadakan lomba blog.. Berikut infonya.. Simak baik2 yah.. 😉

Sayembara Blog Balitbang PU

Badan Litbang Kementerian PU mengadakan sayembara penulisan blog dengan tema “IPTEK, Jalan Keluar Permasalahan Bidang Pekerjaan Umum“. Dengan ketentuan sebagai berikut:

Peserta

Terbuka untuk umum, mahasiswa, pegawai Kementerian PU non-panitia.

Waktu

Submit Penulisan : 2 Oktober – 17 November 2013

Pengumuman Pemenang : 21 November 2013

Hadiah

Juara 1 : Uang Tunai Rp 6.000.000 + sertifikat

Juara 2 : Uang Tunai Rp 3.500.000 + sertifikat

Juara 3 : Uang Tunai Rp 2.000.000 + sertifikat

Juara Favorit Bidang Sumber Daya Air : Uang Tunai Rp 1.000.000 + sertifikat

Juara Favorit Bidang Jalan dan Jembatan : Uang Tunai Rp 1.000.000 + sertifikat

Juara Favorit Bidang Permukiman : Uang Tunai Rp 1.000.000 + sertifikat

Juara Favorit Bidang Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan : Uang Tunai Rp 1.000.000 + sertifikat

Continue reading Sayembara Blog Balitbang PU 2013 Asik Sekali..™

Sosialisasi Kode Etik PNS (Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum)

Desmiyetti, A.Md., S.Sos.JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai, Sekretariat Balitbang Kementerian PU mengadakan Sosialisasi Kode Etik Pegawai Negeri Sipil pada Selasa, 28 Mei 2013. Acara yang diadakan di Ruang rapat Sekretariat Balitbang ini diawali dengan sambutan oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan Ortala Sekretariat Balitbang, Drs. Kuat Pudjianto, M.Si., dan dihadiri oleh para PNS di lingkungan Sekretariat Balitbang. Dalam kesempatan itu, beliau mengedepankan pentingnya pelaksanaan dan penerapan kode etik untuk mewujudkan perilaku pegawai yang profesional dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Melalui presentasinya, Ibu Desmiyetti, A.Md., S.Sos. menuturkan 19 poin pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan yang termuat dalam kode etik yang harus ditaati pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari, yaitu:
a. Mengamalkan sikap dan perilaku sesuai ajaran agama atau kepercayaan yang dianut;
b. Menikuti upacara dengan Tertib;
c. Menjaga citra dan martabat dengan tidak melakukan perbuatan amoral/asusila dan tidak memasuki tempat-tempat yang dapat menurunkan martabat pegawai
d. Menaati tata tertib kantor;
e. Mematuhi dan melaksanakan pedoman kerja, standar operasional prosedur dan standar pelayanan;
f. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
g. Bersikap netral dan profesional dalam melaksanakan tugas;
h. Menghargai pendapat orang lain dan bersaing secara sehat;
i. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, adil, santun, penuh empati dan tidak diskriminatif, serta tanpa pamrih;
j. Bersikap proaktif dan responsif dalam melaksanakan tugas kedinasan;
k. Bersikap jujur dan bertanggungjawab atas hasil pelaksanaan tugas;
l. Mengindahkan etika berkomunikasi, termasuk dalam menggunakan sarana komunikasi telepon dan menggunakan media elektronik;
m. Mengindahkan etika dalam menerima tamu;
n. Menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan ruang kerja;
o. Tidak melakukan kegiatan di luar tugas kedinasan selama jam kerja;
p. Berpakaian rapi, pantas, sopan (tidak ketat, tidak mini dan tidak transparan) dan berpenampilan sederhana;
q. Bersikap sopan serta menjalin kerja sama yang baik dan bersikap positif antar sesama pegawai dan antara atasan dengan bawahan;
r. Menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga atau keluarga;
s. Menjaga kesehatan dan kebugaran.

Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai langkah awal agar kode etik dapat ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Yang terpenting adalah membangun komitmen yang kuat dari para pimpinan dan terus menerus mendorong lingkungan agar menjadi kondusif. Karena dalam pelayanan publik, salah satu aspek yang menonjol adalah keharusan aparatur memiliki komitmen yang besar pada nilai dan standar moralitas yang tinggi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Dengan kebijakan-kebijakan pengembangan Kode Etik PNS sebagai acuan perilaku dalam memberikan pelayanan, diharapkan di masa depan agar pengelolaan kode etik ini dapat semakin meningkat agar pelayanan publik menjadi lebih professional dan netral. (Kai)

Dasar Hukum:

1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Perpres Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 92 Tahun 2011;
5. Permen PU Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Permen PU Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum [Lampiran] sebagaimana telah diubah dengan Permen PU Nomor 09/PRT/M/2011.